Maha Benar Pak Rizieq dkk Dengan Segala Sabdanya

Maha Benar Pak Rizieq dkk Dengan Segala Sabdanya

Jika pak Rizieq bersabda, masyarakat harus patuh, tunduk, percaya & taqlid total..

Jika pak Rizieq bersabda bhw ada logo palu arit pada uang kertas indonesia, masyarakat harus percaya bahwa itu info yg benar & kita harus sebar2 berita agar masyarakat percaya bahwa itulah yang benar

Meski menteri, polisi, bank indonesia membantah bahwa ada simbol palu arit dengan penjelasan yang terperinci, kita harus sebar2 berita bhw mereka itu bohong, dusta, berkelit dll.. dan kita sebar2kan berita bahwa mereka melawan ulama, lebih lanjut melawan islam, gak suka pada islam dan kita nyatakan sebagai musuh islam

Jika ada yang melaporkan pak rizieq karena sabda beliau tentang uang berlogo palu arit ke polisi dengan alasan bahwa itu isu/fitnah yang membuat keresahan masyarakat, maka kita harus sebar2 berita bahwa ada kriminalisasi pd ulama.. dan sebar2 berita bahwa islam sedang diserang oleh musuh2 islam

Maha benar pak rizieq dkk dengan segala sabdanya.. jika ada orang meskipun beragama islam, tapi tidak tunduk, tidak patuh& tidak taqlid total.. maka kita sebar2kan berita bahwa mereka adalah setan bisu, sesat, liberal dll..

Jika berita terus menerus dibuat & terus menerus disebar2kan, maka bisa dilihat bahwa masyarakat menganggap itu kebenaran. Dan lihatlah makin banyak yg percaya & tunduk, patuh serta taqlid total..

Maka beliau dkk sdh membuat maklumat bahwa organisasi beliau dkk intinya bertujuan membentuk sistem khilafah di Indonesia dengan cara dakwah, hisbah & jihad, serta mendukung perjuangan seperti Al Qaedah, ISIS di iraq, suriah dll sebagaimana yg ada di foto..

selain itu juga ada video jubir organisasi beliau melakukan baiat massal pada pimpinan ISIS.

video:

https://www.youtube.com/watch?v=8k8Z8h7TCP8

Sumber: http://kliping-milist.blogspot.co.id/2017/01/beritabumi-maha-benar-pak-rizieq-dkk.html

Dinyatakan Tak Bersalah dan Bebas, La Nyalla Kebal Hukum

Dinyatakan Tak Bersalah dan Bebas, La Nyalla Kebal Hukum

La Nyalla Matalitti akhirnya diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Semenetara itu, Kepala Kejari Surabaya Didik Farkhan mengajukan kasasi, setelah putusan bebas La Nyalla.

Terhitung sejak tanggal 5 Januari 2016 lalu, Kejari Surabaya telah resmi mengajukan kasasi terhadap perkara korupsi dengan terdakwa La Nyalla Mattalitti yang dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam menyusun memori kasasi tersebut, pihak kejaksaan mengandeng dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengkaji hal dasar yang membuat terdakwa dibebaskan dari jerat dakwaan yang telah dituduhkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Didik farkhan, dalam menyusun memori kasasi, pihaknya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyempurnakan memori kasasi tersebut. Diharapkan nantinya, memori kasasi tersebut dapat menjerat terdakwa saat kasusnya berada di Mahkamah Agung.

Penggandengan KPK ini dilakukan, lantaran sudah sejak awal KPK telah melakukan supervisi terkait kasus yang membelit La Nyalla. Bahkan atensi tersebut, tampak dari kehadiran pimpinan KPK saat jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Seperti diketahui dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhkan vonis bebas terhadap La Nyalla selaku Mantan Ketua Kadin Jawa Timur.

Sumber: http://kliping-milist.blogspot.co.id/2017/01/beritabumi-dinyatakan-tak-bersalah-dan.html

Sekilas Sejarah Dinasti Umayyah & Dinasti Abbasiyyah

Sekilas Sejarah Dinasti Umayyah & Dinasti Abbasiyyah

Abduraman ad-Dachil 756 M memindahkan pusat pemerintahan Dinasti Umayyah ke Spanyol karena kalah perang di Timur Tengah dari Dinasti Abbasiyyah..

Sehingga Cordova dibangun menjadi ibukota Dinasti Umayyah dipimpin oleh pemimpin yang disebut "Amir", berkuasa sampai 18 "Amir" hingga tahun 1031 M, yang disebut mereka sebagai khalifah

Sumber: http://kliping-milist.blogspot.co.id/2017/01/beritabumi-sekilas-sejarah-dinasti.html

Benarkah La Nyalla Melakukan Penghinaan Pada Ulama?

Benarkah La Nyalla Melakukan Penghinaan Pada Ulama?

Hari2 ini media sosial cukup rame dengan beredarnya gambar ulama yang sedang sakit karena usia yang sudah lanjut.

Sebenarnya tidak akan menjadi persoalan apabila gambar ulama yang sakit tersebut, diedarkan bukan dengan maksud menghina atau memperolok-olok ulama.

Diantaranya sebagaimana yang diedarkan oleh La Nyalla Mattalitti, yang menyebarkan gambar KH Nur Moh Iskandar yang sedang menjalani perawatan karena sakit, diantaranya membuat gambar tersebut menjadi meme dalam pesan WAnya melalui nomor 081316885961 pada group, dengan kata2.. kh nur muh iskondor haha (iskandar).. itu lagi sekarat belum meninggal buat contoh para ulama yang kelakuannya kebelinger, dst..

Apakah La Nyalla memang melakukan penghinaan pada ulama, atau sekedar melakukan olok-olok pada ulama yang dianggapnya tidak sama pemikirannya dengan dirinya? Untuk itu mungkin perlu dilakukan klarifikasi dan dialog. Tidak langsung saling lapor atau saling menghujat, agar situasi tidak menjadi gaduh.

Saat melihat orang sakit, memang sebaiknya kita mendoakan hal yang baik bagi orang yang sedang sakit.

Sumber: http://macanasia1.blogspot.co.id/2016/12/benarkah-la-nyalla-melakukan-penghinaan.html

Nyalakan Hukum Buat La Nyalla

Nyalakan Hukum Buat La Nyalla

HEBAT. Sakti. Kok bisa? Itulah ungkapan-ungkapan publik yang terekam lewat media sosial ketika menanggapi akhir perkara yang menjerat La Nyalla Mattalitti, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Seusai memenangi tiga kali praperadilan yang membuat status tersangkanya gugur, La Nyalla akhirnya tidak kembali mengajukan gugatan praperadilan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkannya sebagai tersangka untuk keempat kalinya.

Namun, perkaranya berujung vonis bebas demi hukum dan dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membebaskan La Nyalla ialah untuk tindak pidana yang terjadi dalam kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur 2011-2014, pertanggungjawaban telah diwakilkan kepada dua anak buah La Nyalla, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring.

La Nyalla juga dinilai telah mengembalikan dana hibah Rp5,3 miliar yang ia gunakan untuk membeli saham di Bank Jatim.

Sangat wajar menjadi kontroversi karena jarang sekali atau bahkan tidak pernah terdengar ada pendelegasian tanggung jawab pidana. Jangankan publik, dua hakim yang menyidang La Nyalla tidak sependapat (dissenting opinion) dengan mayoritas kolega mereka.

Dua hakim ad hoc tipikor, Anwar dan Sigit Herman, tidak sependapat dengan putusan bebas. Kedua hakim itu menilai La Nyalla terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi.

Bahkan, hakim Anwar menyatakan terdapat 11 poin yang membuat La Nyalla harus ikut bertanggung jawab. Namun, karena tiga hakim lainnya, yang merupakan hakim karier, menyatakan tidak terbukti, La Nyalla mesti bebas.

Soal pengembalian uang seharusnya tidak menghapus pidana. Terlebih jika pengembalian dilakukan ketika sudah ada proses hukum. Apalagi diduga ada kejanggalan dalam bukti kuitansi itu, tanggal pengembalian dengan meterainya tidak sinkron. Kuitansi ditandatangani pada 2012, sedangkan meterainya bertahun 2014.

Jaksa pun tidak terima dengan vonis bebas La Nyalla dan menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Harapan agar MA bisa melihat lebih jernih fakta-fakta persidangan dan kejanggalan bukti yang diajukan La Nyalla menjadi pertimbangan Kejaksaan Agung.

Begitu juga publik tentu berharap bahwa Mahkamah Agung membuktikan ucapan sang ketua, Hatta Ali, yang merupakan paman La Nyalla, bahwa memang tidak pernah ada intervensi dalam kasus ini.

Begitu pula dengan kejaksaan, mereka tentu dituntut untuk membenahi dakwaan ataupun pertimbangan hukum dalam memori kasasi yang akan diajukan sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk kembali membebaskan La Nyalla.

Publik tentu menginginkan lembaga penegak hukum bersinergi untuk menempatkan kasus ini dalam hukum yang tegak lurus. Tidak perlu beradu argumentasi, apalagi terintervensi oleh kepentingan di luar hukum.

Dukungan juga datang dari Komisi Yudisial agar kejaksaan tidak patah semangat, bahkan bila perlu berkoordinasi dengan penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memperkuat pembuktian dugaan korupsi La Nyalla. Apalagi KPK pun tengah menangani kasus korupsi yang juga diduga melibatkan La Nyalla, yakni kasus dugaan korupsi dalam proyek Rumah Sakit (RS) Universitas Airlangga.

Nyalakan kembali hukum buat La Nyalla. Jika memang nanti dia terbukti melakukan pidana, jebloskanlah ke bui. Sebaliknya, jika di kasasi nantinya kembali La Nyalla dinyatakan tidak bersalah, tentu nama baiknya mesti dipulihkan. Namun, yang pasti, hukum tidak boleh kalah oleh anasir yang mendistorsi keadilan itu sendiri. Tunjukkan kesaktian hukum

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/editorial/read/939/nyalakan-hukum-buat-la-nyalla/2016-12-29

KPK Duga Ada Intervensi Atas Vonis Bebas La Nyalla Mattalitti

KPK Duga Ada Intervensi Atas Vonis Bebas La Nyalla Mattalitti

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang shock ketika mengetahui majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis bebas mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

 

Menurutnya, keputusan bebas La Nyalla hal yang tidak masuk akal. "Enggak masuk akal kalau yang bersangkutan bebas," ucapnya, Selasa (27/12/2016).

 

Seperti diketahui, hakim telah menyatakan La Nyalla tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur 2011-2014 sebesar Rp 5,3 miliar.

 

Ketua majelis hakim Sumpeno, menyebut dana hibah yang digunakan La Nyalla untuk membeli saham Bank Jatim itu telah dikembalikan.

 

"Kalau disebut tidak terbukti, itulah kualitas putusan kita, mata hati kita, persoalan kita. Kita harus tetap percaya kebenaran itu tidak pernah mendua, tapi harus diperjuangkan," ujarnya.

 

Kendati demikian, saat ini KPK tengah mendiskusikan, apakah ada intervensi pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini. Selain itu, KPK akan menunggu keputusan jaksa yang sedang mempertimbangkan untuk banding. "Ya kita tunggu Jaksa," singkatnya.

Sumber: http://kriminalitas.com/kpk-duga-ada-intervensi-atas-vonis-bebas-la-nyalla/

8 LSM Intervensi Putusan Hakim Tipikor Jakarta Pusat, La Nyalla Mattalitti Akhirnya Divonis Bebas

8 LSM Intervensi Putusan Hakim Tipikor Jakarta Pusat, La Nyalla Mattalitti Akhirnya Divonis Bebas

Foto: Pesan WA La Nyalla Mattalitti dari tahanan, pada para pendukungnya

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat (Jakpus), akhirnya mem-vonis bebas Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur atas kasus tindak pidana korupsi dengan tuduhan memperkaya diri.

Ditengarai putusan bebas PN Tipikor Jakarta Pusat ini, karena intervensi dari 8 lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendesak Hakim sidang agar menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Vonis bebas dibacakan ketua majelis hakim Sumpeno, pada pukul 14.50 WIB, Selasa(27/12/2016) di Gedung PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, "Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Memulihkan hak terdakwa," ujar Sumpeno saat membacakan vonis.

Sementara itu diwaktu terpisah, menjelang sidang putusan La Nyalla Mattaliti, salah satu pimpinan 8 LSM yang mendesak vonis bebas membeberkan bahwa penegakkan hukum terhadap mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu terlihat dipaksakan sehingga tersangka harus dibebaskan.

Agus Muslim Muhammadyah, Koordinator Masyarakat Indonesia Pemantau Anti Kriminalisasi Hukum, menyatakan, aksi penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah serta pemaksaan hukum terlihat dalam kasus dana hibah Kadin Jatim tahun 2011-2014 yang menjerat Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti. Untuk itu kata Agus, yang juga pengurus Pemuda Pancasila (PP) Jatim ini Menilai Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti, seharusnya divonis bebas dari semua tuntutan jaksa.

"Sudah sepantasnya mantan ketum Kadin Jatim dibebaskan dari segala tuntutan jaksa. Apalagi banyak pihak yang menduga bahwa kasus ini sebenarnya sangat dipaksakan." kata Agus Muslim Muhammadyah.

Masih kata Agus Muslim yang juga tokoh alumni yang pernah menjabat sebagai Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim ini, tak hanya pihaknya yang menyerukan agar La Nyalla Mattaliti di vonis bebas namun bersama 7 LSM yakni Komite Anti-Korupsi Indonesia, Indonesia Development Monitoring, Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, dan Komite Pungli dan Suap Indonesia, Jaringan Mahasiswa Hukum untuk Keadian, Masyarakat Peduli Hukum dan Politik Indonesia, Indonesia Prosecutor Watch memberikan pendapat publik kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Gabungan 8 LSM yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), meminta hakim agar membebaskan La Nyalla dari dakwaan primair maupun subsidair.

(http://d-onenews.com/8-lsm-intervensi-putusan-hakim-pn-tipikor-jakpus-la-nyalla-akhirnya-divonis-bebas/)

Sebelumnya terindikasi dari balik tahanan, La Nyalla Mattalitti berkoordinasi dengan para pendukungnya melalui ponsel/ pesan WA dari , guna menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung, diantaranya pesan agar memakai LSM.

Selain itu terindikasi La Nyalla melalui ponsel/ pesan WA memberikan daftar nama hakim yang mengadili kasusnya dan meminta doa, serta minta tolong mengerahkan anak yatim untuk mendoakan agar hakim digerakkan oleh Allah untuk memvonis dirinya bebas murni.

Secara terpisah, Bajo Suherman tokoh perlumpulan pemuda Surabaya juga mendesak agar hakim memvonis bebas, karena La Nyalla Mattalitti adalah merupakan keponakan dari ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Hatta Ali.

"Bahkan pak Hatta Ali pernah menyampaikan pada publik bahwa La Nyalla Mattalitti adalah keponakan beliau secara langsung. Sudah sedemikian jelas, bahkan juga sudah ada desakan dari banyak tokoh dan LSM, ditambah lagi doa dari banyak orang diantaranya bahkan doa dari anak2 yatim, masa sih para hakim masih tidak mau peduli dan terus mbalelo ?", pungkasnya.

(http://www.berita-one.com/2016/12/gabungan-8-lsm-mendesak-hakim-agar-la.html)

Sumber: http://macanasia1.blogspot.co.id/2016/12/8-lsm-intervensi-putusan-hakim-tipikor.html